Hubungan Politik dan Pendidikan Perspektif Islam

www.azid45.web.id - Hubungan Politik dan Pendidikan Perspektif Islam. Di dunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi politik kelompok dan pengikutnya. Pendidikan pada masa Islam klasik bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada waktu itu tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum. [1]

Dalam buku karya Hasan Ashari dinyatakan bahwa ketika Nizham Al-Mulk menjadi seorang wazir pada dinasti Saljuq, tindakannya dalam membangun madrasah tidak mungkin terpisah dari kerangka kerja politiknya. Usaha membangun satu pemerintahan yang stabil, ia membutuhkan hubungan baik dengan para ulama yang berarti hubungan baik dengan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan Nizham ini juga bertujuan untuk menciptakan rasa persatuan yang kokoh.[2] Madrasah merupakan salah satu lembaga yang menjadi corong pesan-pesan politik, seperti madrasah Nizhamiyah ini. Hal ini dapat dipahami, bahwa madrasah Nizhamiyah merupakan usaha membangun politik yang stabil.

Perkembangan kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa. penguasa memerlukan dukungan lembaga pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka, sebab tujuan pemerintahan Islam, adalah menegakkan kebenaran dan keadilan dengan melaksanakan syariat ajaran Islam.[3]

Pendidikan Islam menghasilkan para pejuang yang kuat dalam memperluas peta politik dan mencetak ulama yang membangun masyarakat yang sadar hukum sehingga memperluas peta politik, menambah pemeluk islam, dan terjadi perkembangan jumlah serta varietas lembaga pendidikan.[4] Ada dua alasan para penguasa muslim sangat peduli dengan pendidikan yaitu karena Islam adalah agama yang mencakup semua aspek kehidupan seorang muslim dan karena motivasi politik.[5] Dengan kekuasaan mereka menanamkan ideologi negara dengan tujuan lahirnya kesamaan ide anatara penguasa dan masyarakat sehingga memudahkan pengaturan masalah kenegaraan.[6]

Diantara bangsa yang berkembang ada yang berhasil dengan baik tanpa memusatkan perencanaan pendidikan secara ekstensif. Dan ada pula bangsa yang mempergunakan mekanisme pemerintahan untuk menjalankan perencanaan pendidikan dengan memperlihatkan kemajuan yang lamban.[7]

Para pemimpin besar muslim di Indonesia mengatakan bahwa mereka adalah orang yang wajib melindungi kepentingan pendidikan muslim, khususnya pendidikan agama wajib di sekolah. Dalam bukunya Muhammad Sirozi, K.H. Hasan Basri dari MUI mengatakan bahwa pendidikan adalah langkah awal dalam upaya membentuk generasi mendatang bangsa ini. Jadi, para pemimpin Muslim tetap bertanggung jawab dengan generasi mendatang.[8]

[1] Ibid., M. Sirozi, Politik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm., 2.
[2] Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam, (Bandung: Mizan, 1994), hlm., 53.
[3] Ibid., M. Sirozi, Politik Pendidikan, hlm., 3.
[4] Ibid., M. Sirozi, Politik Pendidikan, hlm., 5.
[5] Ibid., M. Sirozi, Politik Pendidikan, hlm., 5-6.
[6] Ibid., M. Sirozi, Politik Pendidikan, hlm., 6.
[7] Drs. Sardjan Kadir, Drs Umar Ma’sum, Pendidikan di Negera Berkembang, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1982), hal.243.
[8] Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: peran tokoh-tokoh Islam
dalam penyusunan UU No.2/ 1989, (Jakarta: Inis, 2004) hlm. 199-200.